Trump melalui Partai Republik Desak AS Keluar dari PBB


IndonesiaHerald.com, Internasional - Dalam pemilihan kemarin, Partai Republik berhasil merebut kembali kemenangan mereka dari tangan Partai Demokrat. Berkat itu pula, presiden yang mereka usung, Donald Trump, sukses menduduki jabatan kepresidenan menggantikan Barack Obama.

Setelah kembali menguasai House of Representative, atau DPR AS, Partai Republik malah mengajukan usul agar Amerika Serikat keluar dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Usulan berbentuk undang-undang ini diberi nama 'Kedaulatan Restorasi Amerika 2017', yang resmi diajukan pada 3 Januari lalu.

Usulan itu diajukan oleh legislator Partai Republik asal Alabama, Mike Rogers. Bahkan mendapat dukungan dari legislator dari Carolina Utara Walter B Jones, Arizona Andy Biggs, Missouri Jason Smith, Kentucky Thomas Massie, Tennessee John Duncan Jr, dan Florida Matt Gaetz.

RUU baru ini akan membatasi AS untuk mengucurkan dana yang diperuntukkan pada operasi penjaga perdamaian PBB di seluruh dunia, dan meminta PBB mengosongkan properti yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat. Tak hanya itu, aturan itu nantinya akan mencabut Undang-Undang Tahun 1973 tentang Partisipasi Program Lingkungan, melucuti pegawai PBB dari kekebalan diplomatik di AS, dan mencabut keanggotaan dan partisipasi AS dalam Organisasi Kesehatan Dunia.

Bahasa yang dicantumkan pun cukup keras, sebuah tembakan ekstrem untuk mendapatkan dukungan dari seluruh anggota DPR dan dapat dimajukan ke Senat. Roger juga pernah mencoba melakukan hal serupa pada 2015 lalu, dan menemui kegagalan.

"Saya menduga pemerintah asing akan lebih tertarik untuk menjalankan administrasi terkait PBB," kata senior kebijakan pertahanan Dewan Hubungan Luar Negeri, Stephen Biddle, demikian dilansir Bussiness Insider, Selasa (24/1).

Meski demikian, Biddle melanjutkan, usulan itu bukan berarti membuat AS bukan untuk menantang institusi multilateral atau sampai menarik diri dari keterlibatan global.

Usulan itu sendiri sejalan dengan ucapan Donald Trump, yang menyebut PBB sebagai 'lembaga kongkow-kongkow' dan menjanjikan hubungan antara AS dan PBB 'akan jauh berbeda' selama kepemimpinannya.

Kritik itu tak lepas dari keputusan Dewan Keamanan PBB yang meloloskan resolusi pada akhir Desember lalu, yang menekan Israel menyetop sementara pembangunan perumahan di tanah Palestina. Trump, bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mendesak AS agar melawan resolusi itu, di yang diajukan Mesir.

Namun, AS memilih Abstain dan resolusi pun lolos.

Gara-gara itu, banyak legislator Republikan menuding PBB sebagai lembaga yang 'anti-Israel', yang bertujuan untuk mengisolasi dan melemahkan negara Yahudi. Bahkan, Senator John McCain menyebut pemilihan PBB sebagai 'bab anti-Israel yang memalukan dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa'.

Akibat itu, sedikitnya legislator Republikan menjalankan upaya yang terlalu jauh untuk membuat AS keluar sepenuhnya dari PBB. Pada 2015, Senator asal Kentucky Rand Paul mengaku akan 'bahagia menghapus' Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Sebagian lainnya mengaku akan mendukung sepenuhnya penghapusan pengucuran dana bagi lembaga itu, di mana PBB mendapatkan USD 594 juta, atau 22 persen dari anggaran negara pada 2016. (merdeka/surya)

Subscribe to receive free email updates: