PDI-P dan PKB Panas Dingin Karena Golkar: Tidak Etis Foto Presiden Dipakai untuk Urusan Pilkada

IndonesiaHerald.com, Jakarta - PDI Perjuangan menyatakan protes atas pemakaian foto Presiden Joko Widodo oleh Golkar di spanduk kepada daerahnya. Sebagai salah satu partai pendukung Jokowi, PKB juga sepakat dengan PDIP.

"Tidak etis foto presiden disangkutpautkan dengan urusan pilkada," ungkap Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Selasa (13/9/2016).

Presiden disebut Daniel merupakan identitas kepala negara yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga menurutnya tidak elok jika hanya dilabelkan pada satu golongan semata.

"Tidak boleh dikungkung oleh kepentingan kelompok dan sesaat," tegas Daniel.

Partai Golkar sendiri mengalami peningkatan elektabilitas setelah mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi untuk Pilpres 2019 nanti. Meski banyak yang menganggap langkah Golkar terlalu dini, partai beringin itu tetap tancap gas. 

Bahkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sudah izin kepada Jokowi untuk memasang gambarnya di spanduk-spanduk Golkar.

PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi ternyata tidak sepenuhnya menerima langkah Golkar itu. Daniel pun meminta Golkar untuk mempertimbangkan posisi Jokowi sebagai kepala negara yang kepentingannya adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Sebagai bapak rakyat, Presiden Jokowi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik di Pilkada," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

"Secara etis sudah benar apa yang disampaikan oleh PDIP," imbuh Daniel.

Sebelumnya Wasekjen PDIP Ahmad Basarah 'menyerang' Golkar yang memasang foto Jokowi pada spanduk-spanduk pilkada mereka. Langkah Golkar itu dianggap akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Mengenai instruksi Golkar untuk memasang foto Pak Jokowi di seluruh wilayah dan dipasangkan dengan calon kepala daerah dan ketua DPD Golkar bisa menimbulkan problem. Ini menimbulkan problem ketatanegaraan dan psikologis," ujar Basarah, Selasa (13/9).

"Presiden harus berada di seluruh calon kepala daerah. Kalau foto Jokowi dipasang nanti presiden tidak berdiri dari seluruh parpol. Di samping bertentangan dengan UU Pilkada, presiden tidak boleh terlibat politik praktis," ujarnya. (Sumber: detik.com).

Subscribe to receive free email updates: