Fakta Mengejutkan Soal Nasib Masyarakat Adat Papua Akhirnya Sampai ke Telinga Presiden Jokowi

IndonesiaHerald.com Jakarta - Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua yang juga yang menjabat sebagai Staf Khusus Kepresidenan Lenis Kogoya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu yakni masalah perang adat yang tak kunjung usai di wilayah Papua.

Lenis mengatakan, salah satu perang suku yang terjadi setiap tahun ada di kawasan Mimika, yang masih berada di dekat kawasan PT Freeport.

"Hal yang paling serius untuk saya tangani sekarang adalah masalah di PT Freeport. Karena masyarakat di area PT Freeport itu perang terus, setiap tahun perang terus. Jadi daerah merah (rawan). Itu terjadi karena masyarakat yang tinggal di area itu tidak pernah difasilitasi oleh Freeport," ujar Lenis saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Lenis mengatakan, masalah yang terjadi di wilayah tersebut adalah perang antar suku. Salah satu penyebabnya adalah tanah ulayat yang kemudian diberikan kewenangannya ke yayasan milik PT Freeport.

"Misalnya hak ulayat di daerah, dikasih ke yayasan milik Freeport. Kemudian warga di sana jual (bijih) besi. Kita tangani, kita cek, ternyata hasil penjualan besi dikirim ke Freeport, dari Freeport baru akan dikasih ke masyarakat, tapi sebelumnya masyarakat harus kasih proposal dulu," jelas Lenis.

Lenis juga menjelaskan, warga yang tinggal di area itu bekerja sebagai pendulang limbah emas dari Freeport. Namun sayangnya, banyak warga yang mengalami dampak kimiawi akibat mendulang limbah emas.

"Masyarakat tujuh suku hanya bisa jadi pendulang sampah saja, akibatnya kena bahan kimia, kebanyakan dan mati, akhirnya perang suku terjadi. Jadi itu masalah besar," katanya.

"Dampak kimianya seperti sakit parah, badan kurus, sakit hingga meninggal. Akibatnya banyak yang meninggal. Inilah yang memicu terjadinya perang suku. Warga lepas kontrol. Ada yang meninggal, satu kepala (orang yang meninggal) akibat perang, itu harus dibayar Rp 1 miliar. Kalau tidak dibayar maka balas dibunuh. Akhirnya mereka sibuk mengumpulkan uang. Dari mana? Ya dari mendulang emas itu," jelas Lenis.

Untuk itu, Lenis juga telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Salah satunya dengan mengawasi dan memeriksa lokasi-lokasi penampungan bijih besi yang didulang oleh warga Papua tersebut.

"Maka sekarang kita percayakan ke Kapolri untuk mengecek lokasi-lokasi pelabuhan. Karena hampir 30 lokasi penampung besi diperiksa. Itu sudah ditangani oleh Kapolri," katanya.

Sejauh ini, lanjut Lenis, langkah yang telah diambil yakni dengan menetapkan area pendulangan sesuai adat, sehingga tidak saling berbentrokan. "Kita sudah tetapkan patok batas, sehingga masyarakat bisa mendulang sesuai area yang telah ditetapkan. Masyarakat juga kemarin meminta untuk dibangun rumah," kata Lenis. (Sumber: detik.com).

Subscribe to receive free email updates: