Bobroknya MA dan Pengadilan di Bawahnya Menjadikan Presiden Jokowi Meluncurkan Paket Reformasi Hukum

IndonesiaHerald.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan paket reformasi hukum untuk memenuhi janji Nawacita. Salah satu yang disasar adalah perilaku koruptif di Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan di bawahnya yang telah menggurita.

Perilaku koruptif MA pada masa lalu bisa dibaca dalam buku 'Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung' seperti dikutip detikcom, Rabu (28/9/2016). Perang memberangus mafia peradilan di lembaga pengadilan bukan kali ini dilakukan Presiden Indonesia.

"Pada awal 1980-an, bertepatan dengan pensiunnya Seno Adji sebagai Ketua MA pemerintah melancarkan operasi anti-korupsi yang khusus ditujukan ke lembaga peradilan. Kampanye yang dinamakan OPSTIB membongkar jaringan korupsi peradilan yang begitu luas hingga muncul istilah 'mafia peradilan'," kata penulis buku itu, Sebastian Pompe.

Pompe menceritakan, ketika anak Seno Adji berbulan madu ke Surabaya pada 70-an akhir. Saat itu Seno Adji memaksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyetempel pengeluaran bulan madu anaknya dengan stempel perjalanan dinas. Begitu pula saat Seno Adji dan keluarga liburan ke Jepang.

"Seno Adji sangat sibuk dengan uang, sama seperti beberapa hakim agung yang lain. Hanya dua atau tiga orang yang jujur, selain itu mereka semuanya terlibat. Kadang-kadang uang datang langsung dari para pihak berperkara atau dari para penasihat hukum mereka. Juga dari PN yang punya jalur ke Seno Adji yang menyerahkan sebagian uang perolehan mereka. Ada beberapa ketua PN yang menjadi kaki tangan Seno Adji dan mereka inilah yang mengirimkan uang," tulis peneliti yang biasa dipanggil 'Bas' ini.

Akibat banyaknya korupsi, maka usai 1980-an semakin sulit bagi seorang hakim MA mempertahankan integritasnya. Jumlah hakim yang baik dan jujur merosot dan dikucilkan. 

"Jika dahulu orang harus mencari seorang hakim yang korupsi dengan lentera, sekarang ia harus menggunakan lentera itu untuk mencari hakim yang jujur," ujar sumber Pompe.

Cerita di atas berkebalikan dengan MA tahun 1950-an. Saat itu salah satu Ketua MA, Wirjono Kusuma, berangkat ke kantor menggunakan sepeda gowes.

Bagaimana saat ini? Pada 2012, hakim agung Ahmad Yamani menjadi hakim agung pertama yang lengser dari kursinya karena memalsukan putusan peninjauan kembali (PK) gembong narkoba Hengky Gunawan. Sekretaris MA Nurhadi terlilit kasus korupsi anak buahnya hingga ia mengundurkan diri.

Ada pula Ketua PTUN Medan Tripeni dengan dua rekannya ditangkap KPK menerima suap. Pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna juga berlaku korup dan dihukum 9 tahun penjara.


Berdasarkan catatan Komisi Yudisial (KY), sepanjang tahun 2016 ini terdapat 28 aparat pengadilan yang terseret kasus malpraktik, 23 di antaranya hakim dan 5 pejabat pengadilan. 28 Orang itu terendus melakukan perbuatan mafia peradilan, kasus suap, pengaturan perkara dan pertimbangan yang aneh. 

Berdasarkan rangking World Bank, indeks kualitas proses peradilan Indonesia pada aspek bisnis menempati posisi pada 6,5 dari skala 0-18, atau baru 36 persen dari proses peradilan yang ideal pada aspek bisnis. (Sumber: detik.com).

Subscribe to receive free email updates: