PDI-P Galau Terus Soal Cagub DKI Karena Masalah Ini

IndonesiaHerald.com, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, peluang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk didukung oleh PDIP di Pilkada DKI 2017 mendatang, masih terbuka. Dia pun meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman.

"Karena apapun, Jakarta ini selalu muncul kejutan menjelang batas-batas akhir," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016) malam.

Hasto mengatakan, saat ini PDIP menyiapkan tiga opsi jelang pendaftaran calon ke KPUD. Pertama, PDIP akan mendukung Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

"Opsi pertama, mendukung incumbent yaitu Pak Ahok dengan Pak Djarot," kata Hasto.

Opsi kedua, PDIP memutuskan nama sesuai dengan mekanisme penjaringan yang dilakukan. Untuk diketahui, saat ini sudah ada 6 nama yang lolos dalam tahap penjaringan PDIP. Namun Hasto belum mau menyebutkan siapa saja keenam orang itu. 

"Kan itu tetap berjalan, tetap berjalan dengan mekanisme kelembagaan partai," katanya.

Opsi ketiga, PDIP akan melakukan kombinasi. Yakni mencari calon di luar cara opsi pertama dan kedua. 

"Ini bisa muncul sebuah skenario element of suprise. Bagaimana DKI ini kan pusat dari segala pergerakan politik. Sehingga ada agenda ke depan pada pasangan tersebut," kata Hasto.

Sebelumnya PDI-P menyatakan bahwa tertundanya keputusan PDI-P dalam menentukan Cagubnya adalah karena PDI-P masih terus menjajaki koalisi dengan partai-partai lain.

"Koalisi sifatnya masih dalam tahap penjajakan, untuk membangun ruang kerjasama. Setelah bertemu kemudian dibangunlah kesepahaman terhadap calon. Ini kan masih dalam proses," kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016) malam.

Untuk diketahui, anggota Koalisi Kekeluargaan itu terdiri dari PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PPP dan PKS. Hasto membantah jika deklarasi tersebut atas instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dikatakan Hasto, Megawati hanya memberikan kebijakan dasar kepada pengurus tingkat daerah untuk mengambil sikap. Namun, pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan Megawati.

"Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis. Beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar, kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut. Bahwa keputusan politik memang oleh anggran dasar dan anggaran rumah tangga memberi mandat kepada Ibu Megawati untuk mengambil keputusan politik," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, setiap pimpinan pengurus PDIP di daerah, mempunyai mandat untuk membangun kerjasama dengan partai politik lain. Kerjasama antar partai politik penting bagi PDIP, terutama lewat dialog yang baik. 

"Mas Bambang DH sebagai Plt Ketua DPD PDIP DKI menjabarkan itu melalui pertemuan-pertemuan dengan partai politik yang lain, yang kemudian disebut sebagai Koalisi Kekeluargaan itu," kata Hasto.

"Dari semangatnya saja, kami kan membangun spirit kerjasama bahwa mungkin nanti ada calon yang sama, ada calon yang berbeda. Kami membedakan ada ruang kerjasama, ada ruang kompetisi di antara partai-partai politik," tambahnya. (Sumber: detik.com).

Subscribe to receive free email updates: