Ketika Ahok Masih Butuh PDI-P

IndonesiaHerald.com, JakartaBabak baru di Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan cukup mengejutkan. Jakarta sebagai barometer politik nasional ini menjadi pertaruhan besar partai politik yang akan maju di Pemilu 2019.

Jika kalah di Pilkada DKI, bisa jadi parpol tersebut akan tersungkur di Pemilu 2019. Sebaliknya, jika menang, kemungkinan sukses di pemilu akan lebih terbuka. Inilah mengapa Jakarta begitu penting.

Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak ingin menanggalkan jabatannya itu. Ia merasa kepemimpinannya di Jakarta masih harus dilanjutkan.

Kendaran politik Ahok untuk Pilkada DKI 2017 sejauh ini adalah 3 parpol dengan perolehan 24 kursi di DPRD DKI. Namun, Ahok masih belum puas dengan koalisi tersebut. Banyak yang heran dengan sikap Ahok yang masih menunggu dan melobi keputusan politik PDI-Perjuangan dalam pilkada tersebut.

Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem sudah sepakat berkoalisi dan menyatakan dukungannya untuk Ahok maju di pilkada. Langkah 3 parpol tersebut membuat Ahok terbuai dan akhirnya memutuskan untuk maju di jalur parpol setelah sebelumnya bersikeras maju di jalur perseorangan dengan bantuan relawan "Teman Ahok".

Adapun PDI-P, dengan perolehan 28 kursi di DPRD, merupakan satu-satunya parpol yang memiliki syarat kursi mencukupi untuk mengajukan calon gubernur di perhelatan pilkada. Dibutuhkan 22 kursi untuk mengajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI 2017.

Perlu diingat, 3 parpol yang berjanji akan jadi pengusung Ahok di pilkada ini sudah berkali-kali menyebut koalisi tersebut tanpa syarat dan tidak perlu jadi kader partai. Sekali lagi, TANPA SYARAT.

Agak mustahil muncul istilah ini dalam pergaulan politik yang sarat kepentingan, yang artinya mendukung secara gratis, tanpa pamrih. Tapi akal sehat saya kemudian kembali berpikir, menjadi lumrah, karena mereka yang bicara ini adalah politikus, yang bicara hari ini besok bisa berubah.

Tak bisa dipungkiri, lezat sekali janji yang diberikan 3 parpol tersebut untuk mengusung Ahok bersama bakal calon wakil gubernurnya, Heru Budihartono. Tiket Ahok untuk maju di Pilkada DKI 2017 sudah di genggaman tangan dengan dukungan dari 3 partai itu.

Mengapa masih berharap dari PDI-P?

PDI-P bukan sembarang partai, mereka punya idealisme. Parpol ini merupakan partai yang memiliki sikap politik yang tegas dan jelas.

Waktu mencatat, sejarah partai ini sejak dibentuk oleh Megawati Soekarnoputri tidak pernah tunduk terhadap tekanan, pun terhadap kekalahan. Saat menang di Pemilu 1999, PDI-P sempat "merelakan" Megawati tidak dapat diusung jadi Presiden RI, mereka justru dijegal oleh partai-partai yang suaranya lebih kecil melalui "Poros Tengah" bentukan Amien Rais.

Meski begitu, Megawati akhirnya berhasil naik tampuk kekuasaan setelah Abdurrahman Wahid diturunkan di tengah jalan oleh pihak yang sebelumnya membantunya naik ke tampuk pimpinan.

Namun, nasib baik tak berlangsung lama. Si "moncong putih" mengalami kekalahan di Pemilu 2004 oleh partai yang berasal dari Orde Baru, Partai Golkar.

Lebih telak lagi, Megawati kemudian dikalahkan dalam Pilpres 2004 oleh mantan anak buahnya di kabinet yang membentuk Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalah di pertarungan Pileg dan Pilpres 2004, PDI-P pun memilih jalur sebagai oposisi. PDI-P "puasa kekuasan" di tingkat nasional selama 1 periode kepemimpinan SBY.

Tak Cukup sampai di situ, PDI-P kemudian mencoba bangkit dalam Pemilu 2009. Namun, lagi-lagi PDI-P harus mengakui kedigdayaan SBY yang memenangkan Pemilu dan Pilpres 2009.

"Berpuasa" 2 periode di kepemimpinan SBY cukup membuat PDI-P "belajar". Partai wong cilik ini kemudian menguatkan mesin politiknya hingga tingkat daerah. Meski, PDI-P tidak sepenuhnya "puasa kekuasaan", karena kadernya di daerah banyak yang menjadi pemenang kontestasi lokal.

Posisi Megawati yang semakin kokoh sebagai ketua umum sejak partai ini berdiri dinilai sebagian pihak menunjukkan adanya degenerasi di tubuh banteng. Tetapi, posisi trah Soekarno memang sulit tergantikan andai saja bukan Megawati yang memimpin.

Kesolidan PDI-P akhirnya berbuah manis, si moncong putih menang dalam Pemilu 2014 dan berhasil menempatkan kadernya, Joko Widodo sebagai Presiden RI.

Pahit manis pengalaman membuat PDI-P seperti kaktus di gurun pasir, susah dicabut, kuat. Sikap politik Megawati dengan berada sebagai oposisi harus diakui berhasil menarik suara.

"Victory Ticket"

Bicara politik tidak lepas dari prediksi kuantitatif. Berikut adalah perolehan suara dan kursi di DPRD DKI berdasarkan Pemilu 2014:

PDI-P: 1.231.843 (28 kursi), Partai Gerindra: 592.558 (15 kursi), PPP: 452.224 (10), PKS: 424.400 (11), Partai Demokrat: 360.929 (10), Partai Golkar: 376.221 (9 kursi), Partai Hanura: 357.006 (11 kursi), PKB: 260.159 (6 kursi), Partai Nasdem: 206.117 (5 kursi), PAN: 172.784 (2 kursi), PBB: 60.759 (0 kursi), PKPI: 42.217 (0 kursi).

Jika kita kalkulasi dari dukungan jumlah parpol dengan 24 kursi saja, di atas kertas Ahok sudah mengantongi suara lebih dari 900 ribu.

Tak hanya itu, perlu juga dimasukkan hitung-hitungan dari relawan "Teman Ahok". Melalui fotokopi KTP, mereka mengantongi dukungan suara lebih dari 1 juta. Jika suara dari Teman Ahok itu dihitung tidak memilih partai pendukung Ahok, maka, secara linier Ahok sudah mengantongi sekitar 2 juta suara di Jakarta.

Kemudian, jika kita bicara mayoritas hasil survei, elektabilitas Ahok masih di atas angin. Belum ada tokoh lain yang mampu dekati elektabilitas Ahok yang mencapai 50 persen. Setidaknya, survei-survei terakhir menunjukkan hal tersebut.

Kondisi ini jelas tidak bisa membuat PDI-P menutup matanya, tidak bisa sembarangan menolak Ahok.

Manuver beberapa kader PDI-P sejauh ini kadang menunjukkan sikap menentang Ahok, di sisi lain Megawati sebagai tampuk pimpinan masih "kesengsem" dengan Ahok jika dipasangkan dengan kadernya, Djarot Saiful Hidayat, yang sama-sama petahana di Jakarta.

Jelas, "victory ticket" sebenarnya sudah dipegang Ahok. Namun, PDI-P adalah partai yang seksi dan penting untuk digaet oleh Ahok. Jika tidak, kemungkinannya PDI-P akan gabung dengan Koalisi Kekeluargaan yang digagas Partai Gerindra bersama, PKS, PAN, PPP, Partai Demokrat, dan PKB. Atau mengajukan calon sendiri.

Manuver Ahok untuk merayu PDI-P tersandung dengan syarat yang diberikan Megawati. Ahok harus jadi kader PDI-P. Tentu saja ini berat untuk Ahok, seakan menelan ludahnya sendiri yang sebelumnya berjanji tidak akan masuk ke partai lagi.

Seperti lazimnya Megawati, sikapnya dalam memutuskan siapa yang akan diajukan dalam Pilkada DKI 2017 sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Harap maklum, titah Megawati ini amat sangat keramat, jika ada kader berani menentang siap-siap dijewer.

Stabilitas

Tak bisa dipungkiri, Ahok yang berpengalaman di berbagai parpol ini mafhum terhadap gaya politik PDI-P. Ia pun sadar, partai tersebut merupakan partai yang memiliki idealisme dan sikap politik yang kuat, serta kepemimpinan sang ketum yang solid.

Pun, Ahok sadar betul, PDI-P dapat saja mengusung calonnya sendiri sebagai gubernur, meski kemungkinan menang belum tentu sebesar Ahok. PDI-P juga punya kehormatan tersendiri, karena itu Ahok sendiri yang berulang kali melobi PDI-P.

Menurut catatan, Ahok punya pengalaman kurang baik dalam berhubungan dengan DPRD, beberapa kali dua lembaga ini tidak akur dan sering berseberangan. Kebijakan dan rencana Ahok dalam mengelola Jakarta kurang sejalan dengan DPRD.

Sebenarnya tidak 100 persen salah jika eksekutif dan legislatif berseberangan, karena tugas DPRD memang mengawasi lembaga yang dipimpin Ahok itu. Namun, hubungan yang tidak harmonis dalam jangka waktu lama dan terus menerus tentu tidak sehat. Ahok pun tidak bisa jalan sendiri memimpin dan membangun Jakarta, ia perlu kekompakan dengan DPRD.

Thus, penting bagi Ahok "menjinakkan" DPRD. Terlebih, PDI-P merupakan partai kunci, kader PDI-P terkenal mahir berpolitik. Akan sulit bagi Ahok untuk bisa harmonis dengan DPRD jika PDI-P menjadi lawan politik.

Di sisi lain, Pilkada DKI 2017 nanti juga akan membosankan jika PDI-P berjalan bersama Ahok. Karena, kembali lagi, secara linier mereka hampir dipastikan sudah memenangkan pertarungan dengan 54 kursi dan suara sekitar 3,2 juta dengan jumlah pemilih di Jakarta sekitar 6 juta.

Pertanyaannya, bagaimana dengan 3 partai pendukung Ahok sebelumnya jika PDI-P masuk sebagai penumpang terakhir di kapal yang membawa Ahok ini? (Sumber: Kompas.com).

Subscribe to receive free email updates: