Amerika Kritik Indonesia Karena LGBT, Ahli: Intervensi Asing Atas Kedaulatan Indonesia Tak Bisa Dibiarkan

LGBT In America
IndonesiaHerald.com - Amerika Serikat mengkritik pernyataan Juru Bicara Presiden RI, Johan Budi. Dalam penyataanya itu, Johan menegaskan Indonesia tidak memberikan ruang kepada gerakan Lesbian, Gay, Homoseksual dan Transgender (LGBT).

"Kritik pemerintah AS ini harus dianggap bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara Indonesia yang tidak bisa dibiarkan karena akan mengurangi wibawa bangsa dan negara Indonesia," kata ahli tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Jumat (12/8/2016).

Tindakan pemerintah AS yang mengkritik sikap pemerintah Indonesia terhadap keberadaan gerakan LGBT di Indonesia pada dasarnya tidak punya landasan konstitusional sama sekali. Hal ini mengingat masing-masing negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah berdasarkan kepada konstitusi atau hukum dasar masing-masing yang dalam hal ini Indonesia adalah berdasarkan kepada UUD 1945.

"Di mana substansi isi konstitusi antar satu negara dengan negara lain tentu saja terdapat perbedaan. Salah satu perbedaan yang biasanya muncul adalah terkait apakah seseorang dalam menjalankan hak dan kebebasan adalah sebebas-bebasnya ataukah dapat dibatasi dengan tujuan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember itu.

Dalam konteks Indonesia, pilihan bangsa Indonesia adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Di mana pembatasan tersebut harus ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan itu ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

"Dengan demikian pilihan pemerintah Indonesia untuk mencegah gerakan yang menyebarkan paham LGBT harus dipahami semata-mata adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 yang tidak dapat dan tidak boleh diintervensi oleh negara lainnya termasuk AS," cetus Bayu.

Dalam pernyatannya, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Elizabeth Trudeau menyatakan mendorong Indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan standar internasional dengan memastikan kesamaan hak dan perlindungan bagi semua warga negaranya untuk mengekspresikan diri mereka baik online maupun offline

"Sikap pemerintah AS yang coba-coba memaksa pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan yang di praktekkan di AS merupakan bentuk arogansi dan ketidakmengertian pemerintah AS atas arti kedaulatan masing-masing negara," papar Bayu.

Pilihan pemerintah AS untuk mengizinkan gerakan LGBT di AS termasuk mengizinkan perkawinan sejenis adalah pilihan kebijakan internal AS yang tidak mesti berlaku dan diikuti negara lainnya. Sebab setiap negara mempunyai kedaulatan sendiri yang mana kedaulatan tersebut terwujud dalam kewenangan masing-masing pemerintahan negara dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya. Untuk itu Presiden Joko Widodo melalui para pembantunya harus memberikan respon cepat atas kritik ini.

"Dengan cara menjelaskan secara komprehensif pilihan kebijakan pemerintah yang mencegah penyebaran gerakan LGBT sekaligus mengingatkan agar pemerintah AS menghormati kedaulatan pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya," cetus Bayu.

Seperti diketahui, perkara LGBT di Indonesia kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa akademisi ingin agar negara lebih tegas kepada kelompok LGBT.

12 Akademisi yang tergabung dalam Aliansi Cinta Keluarga (ACK) memohon MK untuk menafsir ulang pasal homoseks dan kumpul kebo dalam KUHP. Pemohon ingin dunia tahu bahwa Indonesia memiliki hukum yang jelas.

"Jadi kita mau menunjukkan bahwa Indonesia itu punya norma hukum yang jelas," kata salah seorang penggagas gugatan, Rita Hendrawaty di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/8/).  (Sumber: Detik.com)

Subscribe to receive free email updates: